HADHARAH ISLAMIYYAH Headline Animator

Saturday, April 9, 2011

Muslims and Christians in Kenya hijab debate


E-mailPrintPDF

Ekklesia

Education and CulturePeople and PowerNews BriefChristian MuslimhijabKenyaWorld NewsMuslims and Christians in Kenya hijab debate

Muslim leaders in Kenya are calling for government action on Christian schools which have banned students from wearing the hijab, the head covering traditionally worn by Muslim girls and women - writes Frederick Nzwili.

Church leaders have defended the ban, saying head teachers have the right to determine dress code in the schools, according to a denomination's religious traditions, discipline and philosophies.

"The problem has been with us for some time. In our private schools, we do not encourage or allow hijab. We insist the children have to be children just like the others. These are our laid-down procedures," Roman Archbishop Boniface Lele of Mombasa told ENInews on 6 April 2011, six days after the Muslim leaders issued the demand in the coastal city.

The leaders alleged some children had been expelled from school over their dress and called for their re-admission. Their demands are based on the provisions of a new national constitution, adopted in August, 2010, that grants the right to education to all children. The Muslim leaders said they also want the traditional dress allowed in schools countrywide.

In an interview with ENInews, Sheikh Juma Ngao, the Kenya Muslim National Advisory Council (KMNAC) national chairman said denying the hijab was an affront to the rights of Muslim followers and an action that could triggers mass withdrawal of Muslims from the schools.

"Our teachings require women to cover themselves whether in schools or work. This is not happening in the Christian schools. We feel this is discrimination against Muslim children," he said on 6 April. Churches sponsor and own many schools, most of which were started by missionaries in the 19th century.

For example, out of 15,000 public primary schools, the Roman Catholic Church sponsors 5,301 and owns 325. Of 3,560 secondary schools, the church sponsors 1,731 secondary schools and owns 163. The schools admit children of all backgrounds. "We would want to have dialogue, but it has not been easy with the Muslim leaders on this matter and others," said Lele.

Anglican Bishop of Mombasa Julius Kalu said he feels Muslims are forcing acceptance of the headscarf. "It is a very sensitive matter now. The Muslims are taking advantage of the new constitution to make demands," said Kalu, adding that two faiths were deeply engaged in the matter.

Kenya's Muslim community owns a few schools, according to Ngao, but followers send their children to church-sponsored ones because they know the government pays the teachers there. "We pay taxes and by doing so, we also believe we pay the teachers. That's why we take our children there," he said.

Mike O'Maera, an official from Elimu Yetu (Our Education), a coalition of civil society groups, observed that churches set up the schools to provide education to all children regardless of faith or background. "We urge them to recognize this, and the right to self expression and association for everyone. Self-expression enables children to mature and religion should not interfere with it," he said. O'Maera, a Catholic, said, adding that allowing hijab would strengthen interfaith co-existence.

[With acknowledgements to ENInews. ENInews, formerly Ecumenical News International, is jointly sponsored by the World Council of Churches, the Lutheran World Federation, the World Communion of Reformed Churches, and the Conference of European Churches.]


0 comments:

THE METHOD TO ESTABLISH KHILAFAH

video

Blog Archive

archives

Bangsa ini Harus Segera Bertobat

Assalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, negeri ini seolah menjadi negeri segudang bencana; baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Bencana alam ada yang bersifat alamiah karena faktor alam (seperti gempa, tsunami, dll), tetapi juga ada yang karena faktor manusia (seperti banjir, kerusakan lingkungan, pencemaran karena limbah industri, dll). Adapun bencana kemanusiaan seperti kemiskinan, kelaparan serta terjadinya banyak kasus kriminal (seperti korupsi, suap-menyuap, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, maraknya aborsi, penyalahgunaan narkoba, dll) adalah murni lebih disebabkan karena ulah manusia. Itu belum termasuk kezaliman para penguasa yang dengan semena-mena menerapkan berbagai UU yang justru menyengsarakan rakyat seperti UU Migas, UU SDA, UU Listrik, UU Penanaman Modal, UU BHP, dll. UU tersebut pada kenyataannya lebih untuk memenuhi nafsu segelintir para pemilik modal ketimbang berpihak pada kepentingan rakyat.

Pertanyaannya: Mengapa semua ini terjadi? Bagaimana pula seharusnya bangsa ini bersikap? Apa yang mesti dilakukan? Haruskah kita menyikapi semua ini dengan sikap pasrah dan berdiam diri karena menganggap semua itu sebagai ’takdir’?

Tentu tidak demikian. Pasalnya, harus disadari, bahwa berbagai bencana dan musibah yang selama ini terjadi lebih banyak merupakan akibat kemungkaran dan kemaksiatan yang telah merajalela di negeri ini. Semua itu tidak lain sebagai akibat bangsa ini telah lama mencampakkan syariah Allah dan malah menerapkankan hukum-hukum kufur di negeri ini.

Karena itu, momentum akhir tahun ini tampaknya bisa digunakan oleh seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan muhâsabah, koreksi diri, sembari dengan penuh kesadaran dan kesungguhan melakukan upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang melanda negeri ini. Tampaknya bangsa ini harus segera bertobat dengan segera menerapkan hukum-hukum Allah SWT secara total dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Maka dari itu, perjuangan untuk menegakan syariah Islam di negeri ini tidak boleh berhenti, bahkan harus terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Sebab, sebagai Muslim kita yakin, bahwa hanya syariah Islamlah—dalam wadah Khilafah—yang bisa memberikan kemaslahatan bagi negeri ini, bahkan bagi seluruh alam raya ini.

Itulah di antara perkara penting yang dipaparkan dalam tema utama al-wa‘ie kali ini, selain sejumlah tema penting lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Add This! Blinklist BlueDot Connotea del.icio.us Digg Diigo Facebook FeedMeLinks Google Magnolia Ask.com Yahoo! MyWeb Netvouz Newsvine reddit Simpy SlashDot Spurl StumbleUpon Technorati
Cetak halaman ini Cetak halaman ini      

-->
EDITORIAL
10 Jan 2010

Ketika berbicara di televisi BBC, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown menyerukan intervensi lebih besar dari Barat di Yaman dan menyerang tuntutan bagi kekhalifahan dunia di dunia Muslim sebagai sebuah “ideologi pembunuh” dan suatu “penyimpangan dari islam “.
Taji Mustafa, Perwakilan Media Hizbut Tahrir Inggris berkata: “Gordon Brown, seperti halnya Tony Blair yang memerintah sebelumnya, berbohong [...]

Index Editorial
Leaflet
No Image
09 Jan 2010
بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمٰـــنِ الرَّحِيـــم Sia-sia Saja Menggantungkan Harapan Kepada Rencana-rencana Pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP)! Pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan...
Index Leaflet
KALENDER
January 2010
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • 1/24/2010: Halqah Islam dan Peradaban edisi 16
POLLING

Islam hanya mengakui pluralitas, bukan pluralisme. Pandangan Anda?

View Results

Loading ... Loading ...
AL-ISLAM
Al-Islam

ACFTA-PASAR BEBAS 2010: “BUNUH DIRI EKONOMI INDONESIA”

Mulai 1 Januari 2010, Indonesia harus membuka pasar dalam negeri secara luas kepada negara-negara ASEAN dan Cina. Sebaliknya, Indonesia dipandang akan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar dalam negeri negara-negara tersebut. Pembukaan pasar ini merupakan perwujudan dari perjanjian perdagangan bebas antara enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam) dengan Cina, [...]

Index Al Islam

EBOOK DOWNLOAD
Ebook Download

Download buku-buku yang dikeluarkan Hizbut Tahrir, dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris.

Download disini

RSS NEWSLETTER
Powered By Blogger

Followers