HADHARAH ISLAMIYYAH Headline Animator

Thursday, March 3, 2011

Charitable status threat to schools that allow extremist views

Thursday, March 3rd, 2011

|
Lord Carlile says he hopes the Prevent counter-terrorism review will tackle head on the issue of governance in schools. Photograph: Sarah Lee for the Guardian
Schools that allow the promotion of extremism will either risk losing charitable status or seeing their governors face civil injunctions in the courts, according to Lord Carlile, who is in charge of the government’s review of its counter-terrorism strategy Prevent.

The review being conducted within the Home Office is due to be published by the end of March, and may include a new definition of extremism that suggests anyone who opposes the rule of law, democracy and equality for women could be deemed extreme.

The Liberal Democrat peer said he expected the Prevent review will make it clear that the government is intending to clamp down not just on violent extremism, but also on extremist views, such as advocacy of sharia law.

He also said it may be that a new body apart from the Charity Commission will have to determine whether schools are breaching the laws on extremism. There was a real problem with the commission’s investigative capacity due to the recent loss of 140 staff, he said.

Carlile also indicated at a Civitas seminar in London that the Prevent review will propose tougher requirements on Ofsted and other independent inspectorates to ensure that schools are not breaching a new public interest duty to prevent the promotion of extremism. He said that duty would apply to teaching in school, and also the use of school premises to allow extremists to preach.

There will be a single set of standards imposed on school inspectorates. There has been concern about the quality of some inspectorates, and their links with extremist groups. Carlile said he hoped the Prevent review will tackle head on the issue of governance in schools.

The review will for the first time provide an overall government definition of extremism, in an effort to tackle extremism whether it is violent or not.

Carlile attacked the recent Universities UK report into the fostering of extremism on campuses as “very disappointing”, saying the report had not addressed the issue of academia’s duty of pastoral care to its students. “Universities had to get real about their responsibilities,” he said.

It was shocking, he added, that 15% of universities did not even bother to respond to the survey conducted by Universities UK into how they were responding to the issue of radicalisation on campus.

He also argued it was important that police did not routinely engage with extremists, although they did have a responsibility to have contact with them to conduct criminal inquiries.

He said the review “will look into how you persuade moderates from a certain set of communities to step up to the plate, and what form of support they need”.

The internet needs to be used more systematically to provide Muslims with a better narrative about British foreign policy, he suggested, adding he did not think such websites would have much impact if they were branded as HMG.

He said many Muslims were not being radicalised in mosques, but on the internet and in gathering places for young men like gyms.

Source : http://www.guardian.co.uk/politics/2011/feb/28/charitable-status-schools-extremist-views


0 comments:

THE METHOD TO ESTABLISH KHILAFAH

video

Blog Archive

archives

Bangsa ini Harus Segera Bertobat

Assalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, negeri ini seolah menjadi negeri segudang bencana; baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Bencana alam ada yang bersifat alamiah karena faktor alam (seperti gempa, tsunami, dll), tetapi juga ada yang karena faktor manusia (seperti banjir, kerusakan lingkungan, pencemaran karena limbah industri, dll). Adapun bencana kemanusiaan seperti kemiskinan, kelaparan serta terjadinya banyak kasus kriminal (seperti korupsi, suap-menyuap, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, maraknya aborsi, penyalahgunaan narkoba, dll) adalah murni lebih disebabkan karena ulah manusia. Itu belum termasuk kezaliman para penguasa yang dengan semena-mena menerapkan berbagai UU yang justru menyengsarakan rakyat seperti UU Migas, UU SDA, UU Listrik, UU Penanaman Modal, UU BHP, dll. UU tersebut pada kenyataannya lebih untuk memenuhi nafsu segelintir para pemilik modal ketimbang berpihak pada kepentingan rakyat.

Pertanyaannya: Mengapa semua ini terjadi? Bagaimana pula seharusnya bangsa ini bersikap? Apa yang mesti dilakukan? Haruskah kita menyikapi semua ini dengan sikap pasrah dan berdiam diri karena menganggap semua itu sebagai ’takdir’?

Tentu tidak demikian. Pasalnya, harus disadari, bahwa berbagai bencana dan musibah yang selama ini terjadi lebih banyak merupakan akibat kemungkaran dan kemaksiatan yang telah merajalela di negeri ini. Semua itu tidak lain sebagai akibat bangsa ini telah lama mencampakkan syariah Allah dan malah menerapkankan hukum-hukum kufur di negeri ini.

Karena itu, momentum akhir tahun ini tampaknya bisa digunakan oleh seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan muhâsabah, koreksi diri, sembari dengan penuh kesadaran dan kesungguhan melakukan upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang melanda negeri ini. Tampaknya bangsa ini harus segera bertobat dengan segera menerapkan hukum-hukum Allah SWT secara total dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Maka dari itu, perjuangan untuk menegakan syariah Islam di negeri ini tidak boleh berhenti, bahkan harus terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Sebab, sebagai Muslim kita yakin, bahwa hanya syariah Islamlah—dalam wadah Khilafah—yang bisa memberikan kemaslahatan bagi negeri ini, bahkan bagi seluruh alam raya ini.

Itulah di antara perkara penting yang dipaparkan dalam tema utama al-wa‘ie kali ini, selain sejumlah tema penting lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Add This! Blinklist BlueDot Connotea del.icio.us Digg Diigo Facebook FeedMeLinks Google Magnolia Ask.com Yahoo! MyWeb Netvouz Newsvine reddit Simpy SlashDot Spurl StumbleUpon Technorati
Cetak halaman ini Cetak halaman ini      

-->
EDITORIAL
10 Jan 2010

Ketika berbicara di televisi BBC, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown menyerukan intervensi lebih besar dari Barat di Yaman dan menyerang tuntutan bagi kekhalifahan dunia di dunia Muslim sebagai sebuah “ideologi pembunuh” dan suatu “penyimpangan dari islam “.
Taji Mustafa, Perwakilan Media Hizbut Tahrir Inggris berkata: “Gordon Brown, seperti halnya Tony Blair yang memerintah sebelumnya, berbohong [...]

Index Editorial
Leaflet
No Image
09 Jan 2010
بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمٰـــنِ الرَّحِيـــم Sia-sia Saja Menggantungkan Harapan Kepada Rencana-rencana Pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP)! Pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan...
Index Leaflet
KALENDER
January 2010
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • 1/24/2010: Halqah Islam dan Peradaban edisi 16
POLLING

Islam hanya mengakui pluralitas, bukan pluralisme. Pandangan Anda?

View Results

Loading ... Loading ...
AL-ISLAM
Al-Islam

ACFTA-PASAR BEBAS 2010: “BUNUH DIRI EKONOMI INDONESIA”

Mulai 1 Januari 2010, Indonesia harus membuka pasar dalam negeri secara luas kepada negara-negara ASEAN dan Cina. Sebaliknya, Indonesia dipandang akan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar dalam negeri negara-negara tersebut. Pembukaan pasar ini merupakan perwujudan dari perjanjian perdagangan bebas antara enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam) dengan Cina, [...]

Index Al Islam

EBOOK DOWNLOAD
Ebook Download

Download buku-buku yang dikeluarkan Hizbut Tahrir, dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris.

Download disini

RSS NEWSLETTER
Powered By Blogger

Followers