HADHARAH ISLAMIYYAH Headline Animator

Saturday, May 14, 2011

We mustn’t ignore the fact that British drones kill too

MAY 14, 2011

We claim moral superiority over the US on drone deaths, yet a wall of silence surrounds our own record

Ken Macdonald, the former director of public prosecutions, is right to question the morality and legality of US drone strikes in Pakistan (The Predator paradox, 6 May). As he states, in 2010 alone there were 118 US drone strikes in Pakistan with estimates of up to 1,000 people killed. Some of these may well have been aimed at so-called “high-value targets”; but as Macdonald rightly points out, “several hundred innocent people of all ages have also died”.

So it is a shame that this rare critique of unmanned drone strikes says nothing about Britain’s own use of armed drones. There is a virtual wall of silence surrounding such strikes. We do know that between June 2008 and December 2010, more than 124 people were killed in Afghanistan by British drones. We know this not because of any ministerial statement, parliamentary question, or Freedom of Information (FoI) request, but because of a boastful, off-the-cuff remark to journalists by the prime minister during his last visit to Afghanistan.

I have repeatedly tried to obtain information about the circumstances of British drone strikes under FoI legislation, but all requests have been refused as being “prejudicial to the defence of our armed forces” or, more recently, simply ignored. A parliamentary question asked by my MP, Andrew Smith, about whether British drones were firing the thermobaric variant of the Hellfire missile – a variant that British forces are known to possess – was refused as “its disclosure would, or would be likely to, prejudice the capability, effectiveness or security of our armed forces”.

Macdonald suggests that “tossing a dime would be a better way of identifying a ‘high-value terrorist’ than relying on US military intelligence”, and that “Guantánamo proves the tragic inability of the US military to differentiate between an enemy and an incidental bystander”.

I have heard similar sentiments in my investigations from British military officers and officials – the implicit assumption being, of course, that British forces would never be so inaccurate with their targeting or reckless with their drone strikes.

However, without accountability and scrutiny, without proper information about the circumstances of these strikes, we cannot pretend to be legally or ethically superior to the US in this matter. Macdonald would no doubt agree with Philip Alston, the then UN special rapporteur on extrajudicial killing, writing for the Guardian website last year, who said of drone strikes that “accountability is an independent requirement of international law. When complete secrecy prevails, it is negated”.

With controversy growing, it is high time that the defence secretary, Liam Fox, makes a full statement to the House of Commons, giving as much detail as possible about Britain’s drone strikes. In particular we need to know whether all those killed in the strikes were directly participating in hostilities at the time; whether the UK has or would use drones for assassinations of so-called high-value targets; and whether any civilians are known to have been killed or injured by UK drones.

Guardian

0 comments:

THE METHOD TO ESTABLISH KHILAFAH

video

Blog Archive

archives

Bangsa ini Harus Segera Bertobat

Assalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, negeri ini seolah menjadi negeri segudang bencana; baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Bencana alam ada yang bersifat alamiah karena faktor alam (seperti gempa, tsunami, dll), tetapi juga ada yang karena faktor manusia (seperti banjir, kerusakan lingkungan, pencemaran karena limbah industri, dll). Adapun bencana kemanusiaan seperti kemiskinan, kelaparan serta terjadinya banyak kasus kriminal (seperti korupsi, suap-menyuap, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, maraknya aborsi, penyalahgunaan narkoba, dll) adalah murni lebih disebabkan karena ulah manusia. Itu belum termasuk kezaliman para penguasa yang dengan semena-mena menerapkan berbagai UU yang justru menyengsarakan rakyat seperti UU Migas, UU SDA, UU Listrik, UU Penanaman Modal, UU BHP, dll. UU tersebut pada kenyataannya lebih untuk memenuhi nafsu segelintir para pemilik modal ketimbang berpihak pada kepentingan rakyat.

Pertanyaannya: Mengapa semua ini terjadi? Bagaimana pula seharusnya bangsa ini bersikap? Apa yang mesti dilakukan? Haruskah kita menyikapi semua ini dengan sikap pasrah dan berdiam diri karena menganggap semua itu sebagai ’takdir’?

Tentu tidak demikian. Pasalnya, harus disadari, bahwa berbagai bencana dan musibah yang selama ini terjadi lebih banyak merupakan akibat kemungkaran dan kemaksiatan yang telah merajalela di negeri ini. Semua itu tidak lain sebagai akibat bangsa ini telah lama mencampakkan syariah Allah dan malah menerapkankan hukum-hukum kufur di negeri ini.

Karena itu, momentum akhir tahun ini tampaknya bisa digunakan oleh seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan muhâsabah, koreksi diri, sembari dengan penuh kesadaran dan kesungguhan melakukan upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang melanda negeri ini. Tampaknya bangsa ini harus segera bertobat dengan segera menerapkan hukum-hukum Allah SWT secara total dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Maka dari itu, perjuangan untuk menegakan syariah Islam di negeri ini tidak boleh berhenti, bahkan harus terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Sebab, sebagai Muslim kita yakin, bahwa hanya syariah Islamlah—dalam wadah Khilafah—yang bisa memberikan kemaslahatan bagi negeri ini, bahkan bagi seluruh alam raya ini.

Itulah di antara perkara penting yang dipaparkan dalam tema utama al-wa‘ie kali ini, selain sejumlah tema penting lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Add This! Blinklist BlueDot Connotea del.icio.us Digg Diigo Facebook FeedMeLinks Google Magnolia Ask.com Yahoo! MyWeb Netvouz Newsvine reddit Simpy SlashDot Spurl StumbleUpon Technorati
Cetak halaman ini Cetak halaman ini      

-->
EDITORIAL
10 Jan 2010

Ketika berbicara di televisi BBC, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown menyerukan intervensi lebih besar dari Barat di Yaman dan menyerang tuntutan bagi kekhalifahan dunia di dunia Muslim sebagai sebuah “ideologi pembunuh” dan suatu “penyimpangan dari islam “.
Taji Mustafa, Perwakilan Media Hizbut Tahrir Inggris berkata: “Gordon Brown, seperti halnya Tony Blair yang memerintah sebelumnya, berbohong [...]

Index Editorial
Leaflet
No Image
09 Jan 2010
بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمٰـــنِ الرَّحِيـــم Sia-sia Saja Menggantungkan Harapan Kepada Rencana-rencana Pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP)! Pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan...
Index Leaflet
KALENDER
January 2010
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • 1/24/2010: Halqah Islam dan Peradaban edisi 16
POLLING

Islam hanya mengakui pluralitas, bukan pluralisme. Pandangan Anda?

View Results

Loading ... Loading ...
AL-ISLAM
Al-Islam

ACFTA-PASAR BEBAS 2010: “BUNUH DIRI EKONOMI INDONESIA”

Mulai 1 Januari 2010, Indonesia harus membuka pasar dalam negeri secara luas kepada negara-negara ASEAN dan Cina. Sebaliknya, Indonesia dipandang akan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar dalam negeri negara-negara tersebut. Pembukaan pasar ini merupakan perwujudan dari perjanjian perdagangan bebas antara enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam) dengan Cina, [...]

Index Al Islam

EBOOK DOWNLOAD
Ebook Download

Download buku-buku yang dikeluarkan Hizbut Tahrir, dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris.

Download disini

RSS NEWSLETTER
Powered By Blogger

Followers