HADHARAH ISLAMIYYAH Headline Animator

Sunday, May 22, 2011

North Sudan army takes control of oil-rich Abyei, raising prospects of war


|

Former southern army general General Peter Gadet, left. (AFP photo)

The northern Sudanese army has taken control of main town of the disputed oil-producing Abyei region, the state television reported late on Saturday, adding that President Omar Hassan Al Bashir had ordered the dissolution of the region’s administrative council.

UN spokeswoman Hua Jiang earlier said Sudan had deployed around 15 tanks in Abyei. The spokesman said that gunshots could be heard in the town but it was unclear what exactly was happening.

Shooting broke out late Thursday as UN peacekeepers escorted 200 northern Sudan Armed Forces out of the contested area, with both armies accusing each other of starting the fight.

The north and the south have blamed each other for starting the fight. For all but 11 years since Sudan became independent in 1956, a civil war has been fought in the country, Africa’s largest by land mass. Abyei contributes more than a quarter of Sudan’s daily oil production of 480,000 barrels. Sudan’s proven crude oil reserves are nearly 2 billion barrels.

The south is important to the north because that’s where most of the country’s oil is produced. But refineries are in the north, as is the main pipeline carry oil for exports.

Fighting in Abyei has pitted former civil war enemies against each other since January when it was due to vote on its future alongside a referendum on the south’s secession.

But the plebiscite was postponed indefinitely as the north and south disagreed on who should be eligible to vote in an area where conflicted loyalties and land disputes keep tensions high.

The Abyei Area covers 10,460 kilometers in the State of Northern Bahr el Ghazal in South Sudan. The issue of whether Abyei will remain a part of Northern Sudan or secede with the South is heavily contested between the North and South. As Abyei is home to both the ethnically Southern Dinka Ngok and the ethnically Northern Misseriya who rely on Abyei to graze their animals.

The Comprehensive Peace Agreement (CPA) of 2005 determined that the question of whether Abyei should remain with Sudan or secede with the South should be decided through a referendum. However, while a referendum has been agreed it has not been conducted due to a dispute between the Northern and Southern Governments.

The North wants the Misseriya to be able to vote in the referendum, while the South wants to exclude the Misseriya herdsmen from participating in the vote. It is unlikely that the vote will go ahead without an agreement on who is allowed to vote.

In the past the boundaries of the Abyei region had been in dispute that erupted into violence and threatened the CPA. The North and South agreed to settle the dispute over Abyei’s boundaries through arbitration. The international arbitration process redrew Abyei’s boundaries in 2009 and made it significantly smaller than what was claimed by the Sudan People’s Liberation Army (SPLA), extending no further north than 10°10′00” N. in Southern Kordofan. This revised border has since been endorsed and accepted by both parties to the dispute.

Philip Aguer, spokesman for the south’s army, told Agence France-Presse that fighting continued for a third day and accused the north’s Sudan Armed Forces (SAF) of bombing raids.

“The SAF have bombed several places in Abyei,” the SPLA spokesman said.

The United Nations called on Saturday for an “immediate cessation of hostilities” in Sudan’s contested border region.

The UN also urged all parties to “protect civilians” and called for “withdrawal of all unauthorized forces” from the area, in line with earlier agreements.

The appeal came as a UN Security Council delegation began a tour of three African states to assess peace and security threats, with a special focus on Abyei.

“We strongly encourage all parties to resume dialogue toward reaching a lasting political settlement,” the United Nations Mission in Sudan (UNMIS) said.

Abyei’s future is the most sensitive of a raft of issues that the two sides are struggling to reach agreement on before the south is recognized as an independent state in July.

(Mustapha Ajbaili, an Al Arabiya editor, can be reached at: Mustapha.ajbaili@mbc.net)

source : alarabiya

0 comments:

THE METHOD TO ESTABLISH KHILAFAH

video

Blog Archive

archives

Bangsa ini Harus Segera Bertobat

Assalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, negeri ini seolah menjadi negeri segudang bencana; baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Bencana alam ada yang bersifat alamiah karena faktor alam (seperti gempa, tsunami, dll), tetapi juga ada yang karena faktor manusia (seperti banjir, kerusakan lingkungan, pencemaran karena limbah industri, dll). Adapun bencana kemanusiaan seperti kemiskinan, kelaparan serta terjadinya banyak kasus kriminal (seperti korupsi, suap-menyuap, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, maraknya aborsi, penyalahgunaan narkoba, dll) adalah murni lebih disebabkan karena ulah manusia. Itu belum termasuk kezaliman para penguasa yang dengan semena-mena menerapkan berbagai UU yang justru menyengsarakan rakyat seperti UU Migas, UU SDA, UU Listrik, UU Penanaman Modal, UU BHP, dll. UU tersebut pada kenyataannya lebih untuk memenuhi nafsu segelintir para pemilik modal ketimbang berpihak pada kepentingan rakyat.

Pertanyaannya: Mengapa semua ini terjadi? Bagaimana pula seharusnya bangsa ini bersikap? Apa yang mesti dilakukan? Haruskah kita menyikapi semua ini dengan sikap pasrah dan berdiam diri karena menganggap semua itu sebagai ’takdir’?

Tentu tidak demikian. Pasalnya, harus disadari, bahwa berbagai bencana dan musibah yang selama ini terjadi lebih banyak merupakan akibat kemungkaran dan kemaksiatan yang telah merajalela di negeri ini. Semua itu tidak lain sebagai akibat bangsa ini telah lama mencampakkan syariah Allah dan malah menerapkankan hukum-hukum kufur di negeri ini.

Karena itu, momentum akhir tahun ini tampaknya bisa digunakan oleh seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan muhâsabah, koreksi diri, sembari dengan penuh kesadaran dan kesungguhan melakukan upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang melanda negeri ini. Tampaknya bangsa ini harus segera bertobat dengan segera menerapkan hukum-hukum Allah SWT secara total dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Maka dari itu, perjuangan untuk menegakan syariah Islam di negeri ini tidak boleh berhenti, bahkan harus terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Sebab, sebagai Muslim kita yakin, bahwa hanya syariah Islamlah—dalam wadah Khilafah—yang bisa memberikan kemaslahatan bagi negeri ini, bahkan bagi seluruh alam raya ini.

Itulah di antara perkara penting yang dipaparkan dalam tema utama al-wa‘ie kali ini, selain sejumlah tema penting lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Add This! Blinklist BlueDot Connotea del.icio.us Digg Diigo Facebook FeedMeLinks Google Magnolia Ask.com Yahoo! MyWeb Netvouz Newsvine reddit Simpy SlashDot Spurl StumbleUpon Technorati
Cetak halaman ini Cetak halaman ini      

-->
EDITORIAL
10 Jan 2010

Ketika berbicara di televisi BBC, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown menyerukan intervensi lebih besar dari Barat di Yaman dan menyerang tuntutan bagi kekhalifahan dunia di dunia Muslim sebagai sebuah “ideologi pembunuh” dan suatu “penyimpangan dari islam “.
Taji Mustafa, Perwakilan Media Hizbut Tahrir Inggris berkata: “Gordon Brown, seperti halnya Tony Blair yang memerintah sebelumnya, berbohong [...]

Index Editorial
Leaflet
No Image
09 Jan 2010
بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمٰـــنِ الرَّحِيـــم Sia-sia Saja Menggantungkan Harapan Kepada Rencana-rencana Pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP)! Pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan...
Index Leaflet
KALENDER
January 2010
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • 1/24/2010: Halqah Islam dan Peradaban edisi 16
POLLING

Islam hanya mengakui pluralitas, bukan pluralisme. Pandangan Anda?

View Results

Loading ... Loading ...
AL-ISLAM
Al-Islam

ACFTA-PASAR BEBAS 2010: “BUNUH DIRI EKONOMI INDONESIA”

Mulai 1 Januari 2010, Indonesia harus membuka pasar dalam negeri secara luas kepada negara-negara ASEAN dan Cina. Sebaliknya, Indonesia dipandang akan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar dalam negeri negara-negara tersebut. Pembukaan pasar ini merupakan perwujudan dari perjanjian perdagangan bebas antara enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam) dengan Cina, [...]

Index Al Islam

EBOOK DOWNLOAD
Ebook Download

Download buku-buku yang dikeluarkan Hizbut Tahrir, dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris.

Download disini

RSS NEWSLETTER
Powered By Blogger

Followers