HADHARAH ISLAMIYYAH Headline Animator

Wednesday, June 1, 2011

Sudan agrees to demilitarise north-south zone


E-mailPrintPDF


Al-Jazeera

Announcement comes 10 days after the north seized the disputed Abyei region, prompting tens of thousands to flee.

North and south Sudan have agreed to set up a demilitarised zone along their shared border, as the south moves closer to independence.

The announcement, made by the African Union (AU) on Tuesday, comes 10 days after the north seized the disputed Abyei region, prompting tens of thousands of people to flee.

"The agreement ... establishes a Common Border Zone between North and South Sudan, which is to be demilitarised and jointly monitored and patrolled," an AU statement said, without adding further details.

Alex de Waal, an AU adviser who has facilitated negotiations on security issues between Sudan's north and south regions, said the parties agreed to the move on Monday during talks in Ethiopia's capital, Addis Ababa.

The common demilitarised zone will stretch along the length of the 2,100-kilometre north-south border.

'Serious crisis'

Colonel Philip Aguer, a spokesman for the south's army, said the southern military will support the agreement "100 per cent" if both sides can agree on the actual border.

"To me that is a good agreement, but the issue now is where is the border," he said.

Princeton Lyman, the US special envoy to Sudan, said the agreement on a demilitarised zone was an important step, but noted it did little to resolve the Abyei dispute.

"It's an important step ... it provides for demilitarising the border and sharing the monitoring, but it doesn't deal with the current crisis that is going on in Abyei," he told Al Jazeera.

Khartoum sent tanks and troops into Abyei on May 21, and has since defied calls from the United Nations, United States and south Sudanese officials to withdraw, saying the land belongs to the north.

Lyman called the situation in Abyei "one of the most serious crisis we've had in the Comprehensive Peace Agreement", referring to the 2005 peace deal that ended Sudan's civil war.

But southern officials have sought to downplay the tensions over Abyei, with Riek Machar, south Sudan's vice-president, saying on Monday that the two sides would form a committee to resolve the dispute.

Abyei 'deserted'

In Geneva, Adrian Edwards, a spokesman for the UN High Commissioner for Refugees, said that a field visit to Abyei town had found the area "virtually emptied" of its estimated population of 50,000 to 55,000.

Sporadic shooting could be heard as late as Monday.

"Large numbers of fighters were present on the streets. Pilfering was openly going on, with people apparently organising batches of stolen belongings," Edwards said.

South Sudan is scheduled to declare independence in July, but the two sides have yet to settle issues such as the position of the common border and sharing oil proceeds.

The South faces a host of challenges as it heads toward secession, including internal rebel movements, a serious lack of infrastructure and widespread illiteracy.


0 comments:

THE METHOD TO ESTABLISH KHILAFAH

video

Blog Archive

archives

Bangsa ini Harus Segera Bertobat

Assalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, negeri ini seolah menjadi negeri segudang bencana; baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Bencana alam ada yang bersifat alamiah karena faktor alam (seperti gempa, tsunami, dll), tetapi juga ada yang karena faktor manusia (seperti banjir, kerusakan lingkungan, pencemaran karena limbah industri, dll). Adapun bencana kemanusiaan seperti kemiskinan, kelaparan serta terjadinya banyak kasus kriminal (seperti korupsi, suap-menyuap, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, maraknya aborsi, penyalahgunaan narkoba, dll) adalah murni lebih disebabkan karena ulah manusia. Itu belum termasuk kezaliman para penguasa yang dengan semena-mena menerapkan berbagai UU yang justru menyengsarakan rakyat seperti UU Migas, UU SDA, UU Listrik, UU Penanaman Modal, UU BHP, dll. UU tersebut pada kenyataannya lebih untuk memenuhi nafsu segelintir para pemilik modal ketimbang berpihak pada kepentingan rakyat.

Pertanyaannya: Mengapa semua ini terjadi? Bagaimana pula seharusnya bangsa ini bersikap? Apa yang mesti dilakukan? Haruskah kita menyikapi semua ini dengan sikap pasrah dan berdiam diri karena menganggap semua itu sebagai ’takdir’?

Tentu tidak demikian. Pasalnya, harus disadari, bahwa berbagai bencana dan musibah yang selama ini terjadi lebih banyak merupakan akibat kemungkaran dan kemaksiatan yang telah merajalela di negeri ini. Semua itu tidak lain sebagai akibat bangsa ini telah lama mencampakkan syariah Allah dan malah menerapkankan hukum-hukum kufur di negeri ini.

Karena itu, momentum akhir tahun ini tampaknya bisa digunakan oleh seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan muhâsabah, koreksi diri, sembari dengan penuh kesadaran dan kesungguhan melakukan upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang melanda negeri ini. Tampaknya bangsa ini harus segera bertobat dengan segera menerapkan hukum-hukum Allah SWT secara total dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Maka dari itu, perjuangan untuk menegakan syariah Islam di negeri ini tidak boleh berhenti, bahkan harus terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Sebab, sebagai Muslim kita yakin, bahwa hanya syariah Islamlah—dalam wadah Khilafah—yang bisa memberikan kemaslahatan bagi negeri ini, bahkan bagi seluruh alam raya ini.

Itulah di antara perkara penting yang dipaparkan dalam tema utama al-wa‘ie kali ini, selain sejumlah tema penting lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Add This! Blinklist BlueDot Connotea del.icio.us Digg Diigo Facebook FeedMeLinks Google Magnolia Ask.com Yahoo! MyWeb Netvouz Newsvine reddit Simpy SlashDot Spurl StumbleUpon Technorati
Cetak halaman ini Cetak halaman ini      

-->
EDITORIAL
10 Jan 2010

Ketika berbicara di televisi BBC, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown menyerukan intervensi lebih besar dari Barat di Yaman dan menyerang tuntutan bagi kekhalifahan dunia di dunia Muslim sebagai sebuah “ideologi pembunuh” dan suatu “penyimpangan dari islam “.
Taji Mustafa, Perwakilan Media Hizbut Tahrir Inggris berkata: “Gordon Brown, seperti halnya Tony Blair yang memerintah sebelumnya, berbohong [...]

Index Editorial
Leaflet
No Image
09 Jan 2010
بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمٰـــنِ الرَّحِيـــم Sia-sia Saja Menggantungkan Harapan Kepada Rencana-rencana Pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP)! Pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan...
Index Leaflet
KALENDER
January 2010
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • 1/24/2010: Halqah Islam dan Peradaban edisi 16
POLLING

Islam hanya mengakui pluralitas, bukan pluralisme. Pandangan Anda?

View Results

Loading ... Loading ...
AL-ISLAM
Al-Islam

ACFTA-PASAR BEBAS 2010: “BUNUH DIRI EKONOMI INDONESIA”

Mulai 1 Januari 2010, Indonesia harus membuka pasar dalam negeri secara luas kepada negara-negara ASEAN dan Cina. Sebaliknya, Indonesia dipandang akan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar dalam negeri negara-negara tersebut. Pembukaan pasar ini merupakan perwujudan dari perjanjian perdagangan bebas antara enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam) dengan Cina, [...]

Index Al Islam

EBOOK DOWNLOAD
Ebook Download

Download buku-buku yang dikeluarkan Hizbut Tahrir, dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris.

Download disini

RSS NEWSLETTER
Powered By Blogger

Followers