HADHARAH ISLAMIYYAH Headline Animator

Monday, June 20, 2011

Egyptian Secularists Seek Shift On Charter

JUNE 19, 2011

CAIRO—Egypt’s military rulers will consider demands from secular parties that a constitution be drafted before elections are held, an official said, a move that could delay the country’s first postrevolutionary polls and bolster non-Islamist political parties.

Military leaders would alter the timeline for Egypt’s democratic transition if “political forces agreed on it,” said Maj. Gen. Mohammed Assar, a member of the ruling military council, in a closed meeting with the American Chamber of Commerce in Egypt, according to the Chamber.

The debate over how and when to write a new constitution has emerged as the center of a widening ideological fissure between powerful Islamists and non-Islamist political groups. Egyptians hope drafting a new constitution will separate the country’s postrevolutionary political future from its authoritarian past.

While activists of both ideologies helped to oust former President Hosni Mubarak in February, the new and relatively unorganized secular-minded politicians have grown increasingly anxious that well-established religious parties will dominate parliament after elections scheduled for September, and seize the upper hand in drafting the constitution.

The current timeline, established by a referendum in March, charges the incoming parliament with nominating a 100-person constitutional congress to draft the new document, which would then be submitted to another referendum.

Because Islamist political groups, led by the Muslim Brotherhood’s Freedom and Justice Party, are expected to hold the largest single bloc in the next legislature, they could hold considerable influence in the constitution-drafting process, secularists fear.

“Why should they just be the lucky ones…to form the constitution?” said Shadi Al Ghazali Harb, a senior member in the Revolutionary Youth Coalition, which took shape during the nearly three-week uprising this year.

Mr. Al Ghazali Harb said he fears Islamists would place a permanent mark on Egypt’s political future by drafting a constitution that limits personal freedoms and human rights.

The Islamists want to stick with the current plan, and accuse those who wish to change it of opposing the democratic process. “They have the right to say what they want but the decision is to the people, not to them,” said Essam El Erian, deputy head of Freedom and Justice.

The so-called Constitution First movement has been embraced by several secular-minded political parties, youth protest groups and prominent presidential candidates such as Amr Moussa and Mohamed ElBaradei. Proponents of the plan have petitioned the military council and have threatened to bring their numbers into Tahrir Square next month for protests.

While the Constitution First proposals differ, all of them demand that an appointed assembly—representing various ideological factions, political parties, workers unions and professional syndicates—draft the document and submit it to a popular referendum. That route would almost certainly delay September’s parliamentary elections. There is also no consensus as to who would be charged with determining which groups can participate in the assembly.

With little political experience and without an established support base, some secular political forces may have realized that stalling for time is their best bet, said Nathan Brown, an Egypt expert and political science professor at George Washington University.

“If what these people are trying to do is basically stave off elections until after the constitution is written, then you’re writing an undemocratic constitution with the express purpose of excluding one of the most popular groups in the country,” he said, referring to Islamists. “That’s a recipe for political disaster.”

None of the proposals from the Constitution First camp contain a cogent plan for how to form a constituent assembly before parliamentary elections while avoiding the inevitable political bickering, said Mr. Brown.

The Wall Street Journal

0 comments:

THE METHOD TO ESTABLISH KHILAFAH

video

Blog Archive

archives

Bangsa ini Harus Segera Bertobat

Assalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, negeri ini seolah menjadi negeri segudang bencana; baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Bencana alam ada yang bersifat alamiah karena faktor alam (seperti gempa, tsunami, dll), tetapi juga ada yang karena faktor manusia (seperti banjir, kerusakan lingkungan, pencemaran karena limbah industri, dll). Adapun bencana kemanusiaan seperti kemiskinan, kelaparan serta terjadinya banyak kasus kriminal (seperti korupsi, suap-menyuap, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, maraknya aborsi, penyalahgunaan narkoba, dll) adalah murni lebih disebabkan karena ulah manusia. Itu belum termasuk kezaliman para penguasa yang dengan semena-mena menerapkan berbagai UU yang justru menyengsarakan rakyat seperti UU Migas, UU SDA, UU Listrik, UU Penanaman Modal, UU BHP, dll. UU tersebut pada kenyataannya lebih untuk memenuhi nafsu segelintir para pemilik modal ketimbang berpihak pada kepentingan rakyat.

Pertanyaannya: Mengapa semua ini terjadi? Bagaimana pula seharusnya bangsa ini bersikap? Apa yang mesti dilakukan? Haruskah kita menyikapi semua ini dengan sikap pasrah dan berdiam diri karena menganggap semua itu sebagai ’takdir’?

Tentu tidak demikian. Pasalnya, harus disadari, bahwa berbagai bencana dan musibah yang selama ini terjadi lebih banyak merupakan akibat kemungkaran dan kemaksiatan yang telah merajalela di negeri ini. Semua itu tidak lain sebagai akibat bangsa ini telah lama mencampakkan syariah Allah dan malah menerapkankan hukum-hukum kufur di negeri ini.

Karena itu, momentum akhir tahun ini tampaknya bisa digunakan oleh seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan muhâsabah, koreksi diri, sembari dengan penuh kesadaran dan kesungguhan melakukan upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang melanda negeri ini. Tampaknya bangsa ini harus segera bertobat dengan segera menerapkan hukum-hukum Allah SWT secara total dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Maka dari itu, perjuangan untuk menegakan syariah Islam di negeri ini tidak boleh berhenti, bahkan harus terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Sebab, sebagai Muslim kita yakin, bahwa hanya syariah Islamlah—dalam wadah Khilafah—yang bisa memberikan kemaslahatan bagi negeri ini, bahkan bagi seluruh alam raya ini.

Itulah di antara perkara penting yang dipaparkan dalam tema utama al-wa‘ie kali ini, selain sejumlah tema penting lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Add This! Blinklist BlueDot Connotea del.icio.us Digg Diigo Facebook FeedMeLinks Google Magnolia Ask.com Yahoo! MyWeb Netvouz Newsvine reddit Simpy SlashDot Spurl StumbleUpon Technorati
Cetak halaman ini Cetak halaman ini      

-->
EDITORIAL
10 Jan 2010

Ketika berbicara di televisi BBC, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown menyerukan intervensi lebih besar dari Barat di Yaman dan menyerang tuntutan bagi kekhalifahan dunia di dunia Muslim sebagai sebuah “ideologi pembunuh” dan suatu “penyimpangan dari islam “.
Taji Mustafa, Perwakilan Media Hizbut Tahrir Inggris berkata: “Gordon Brown, seperti halnya Tony Blair yang memerintah sebelumnya, berbohong [...]

Index Editorial
Leaflet
No Image
09 Jan 2010
بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمٰـــنِ الرَّحِيـــم Sia-sia Saja Menggantungkan Harapan Kepada Rencana-rencana Pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP)! Pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan...
Index Leaflet
KALENDER
January 2010
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • 1/24/2010: Halqah Islam dan Peradaban edisi 16
POLLING

Islam hanya mengakui pluralitas, bukan pluralisme. Pandangan Anda?

View Results

Loading ... Loading ...
AL-ISLAM
Al-Islam

ACFTA-PASAR BEBAS 2010: “BUNUH DIRI EKONOMI INDONESIA”

Mulai 1 Januari 2010, Indonesia harus membuka pasar dalam negeri secara luas kepada negara-negara ASEAN dan Cina. Sebaliknya, Indonesia dipandang akan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar dalam negeri negara-negara tersebut. Pembukaan pasar ini merupakan perwujudan dari perjanjian perdagangan bebas antara enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam) dengan Cina, [...]

Index Al Islam

EBOOK DOWNLOAD
Ebook Download

Download buku-buku yang dikeluarkan Hizbut Tahrir, dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris.

Download disini

RSS NEWSLETTER
Powered By Blogger

Followers