HADHARAH ISLAMIYYAH Headline Animator

Tuesday, September 13, 2011

The dignity of Iraqi Women – A rising casualty of the Western democratic experiment

SEPTEMBER 9, 2011
iraqi-women

According to an article published on 27th August by the Inter Press Service media agency, prostitution and sex trafficking of women within and from Iraq are at epidemic proportions and soaring. Some reports also describe girls who are held to cater exclusively to the sexual needs of US soldiers stationed at an airport base in the country. In June this year, the US State Department placed Iraq on its Tier 2 Watch List of countries for human trafficking, just above the worst level in its global rating system for the crime. Despite the spiralling nature of this heinous crime, the democratic ruling bodies of Iraq have done little to deal with the problem and have failed to establish any laws to effectively prosecute offenders. Rather it is victims that are often penalized while perpetrators are given impunity due to the entrenched corruption of the authorities. Infact certain brothel owners are believed to enjoy close ties with the Interior Ministry.

Dr. Nazreen Nawaz, Central Media Representative, Hizb ut-Tahrir commented, “Iraqi women continue to pay the costly price of the imposition of the flawed democratic system by Western governments upon their country. Unfortunately, such an outcome was an inevitable consequence of such governments modelling Iraq upon their own secular, liberal, democratic system that has failed dismally to secure the dignity of women within their own countries. In March this year, an FBI law enforcement bulletin described sex trafficking in the US aproblem of epidemic proportions and that 300,000 American children were at risk of becoming victims of sex traffickers. Currently 1.6 million children under 18 are caught up in the US sex trade. In Europe, officials estimate that more than 200,000 women and girls – ¼ of all women trafficked globally – are smuggled out of Central and Eastern Europe and the former Soviet republics each year with the bulk becoming enslaved prostitutes – almost ½ are transported to Western Europe and ¼ end up in the US. While in India, ‘the world’s largest democracy’, 100 million people, mostly women and girls are involved in trafficking.”

Globally, the secular, liberal, democratic system, where human beings have adopted the role as legislator hasproved totally inept in protecting the dignity of women. Sexual freedom and freedom of ownership within capitalist states that are driven by an insatiable appetite for profit, where everything is up for sale – including the dignity of women – have licensed the sexual objectification of women in advertising, entertainment, pornography, and prostitution. This has normalised and desensitized the sexual exploitation of women, generating a climate that is ripe for the ‘sexual marketing’ of women.”

“It is therefore no less than scandalous that Western governments in their scramble to cash in on toppled dictators now extend their interfering hands into Tunisia, Egypt, and Libya to aid the creation of ‘democratic’ institutions that have failed miserably within their own states to give protecting the dignity of women the serious attention and weight that it deserves. Furthermore, those in the Arab world who argue that liberalism, secularism, and democracy rather than Islam is the path to securing women’s rights should surely ask themselves whether they wish to embrace a model of governance that has also been a model for the violation of the dignity of women worldwide. Is it really wise to believe that such a system can generate security for their women when Western states moulded upon such principles for over a century have failed to do so? Are they willing to risk the same fate that has befallen the women of Iraq, Afghanistan, India, and the West under such a system when so many in the region have sacrificed their blood for a brighter future?”

“Real change in Iraq, Afghanistan and the Arab and Muslim world necessitates radical change. It requires the establishment of the Khilafah state that places the protection of the dignity of women on the level of protecting life itself, that will promote ideas conducive to securing a view of respect of women within society, that will enforce harsh punishments on any form of objectification or exploitation of women, and that mobilised whole armies to protect the dignity of 1 woman. Surely this is the system that deserves the support of those who sincerely wish to transform oppression into justice for their lands.”

Source: www.hizb.org.uk

0 comments:

THE METHOD TO ESTABLISH KHILAFAH

video

Blog Archive

archives

Bangsa ini Harus Segera Bertobat

Assalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, negeri ini seolah menjadi negeri segudang bencana; baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Bencana alam ada yang bersifat alamiah karena faktor alam (seperti gempa, tsunami, dll), tetapi juga ada yang karena faktor manusia (seperti banjir, kerusakan lingkungan, pencemaran karena limbah industri, dll). Adapun bencana kemanusiaan seperti kemiskinan, kelaparan serta terjadinya banyak kasus kriminal (seperti korupsi, suap-menyuap, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, maraknya aborsi, penyalahgunaan narkoba, dll) adalah murni lebih disebabkan karena ulah manusia. Itu belum termasuk kezaliman para penguasa yang dengan semena-mena menerapkan berbagai UU yang justru menyengsarakan rakyat seperti UU Migas, UU SDA, UU Listrik, UU Penanaman Modal, UU BHP, dll. UU tersebut pada kenyataannya lebih untuk memenuhi nafsu segelintir para pemilik modal ketimbang berpihak pada kepentingan rakyat.

Pertanyaannya: Mengapa semua ini terjadi? Bagaimana pula seharusnya bangsa ini bersikap? Apa yang mesti dilakukan? Haruskah kita menyikapi semua ini dengan sikap pasrah dan berdiam diri karena menganggap semua itu sebagai ’takdir’?

Tentu tidak demikian. Pasalnya, harus disadari, bahwa berbagai bencana dan musibah yang selama ini terjadi lebih banyak merupakan akibat kemungkaran dan kemaksiatan yang telah merajalela di negeri ini. Semua itu tidak lain sebagai akibat bangsa ini telah lama mencampakkan syariah Allah dan malah menerapkankan hukum-hukum kufur di negeri ini.

Karena itu, momentum akhir tahun ini tampaknya bisa digunakan oleh seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan muhâsabah, koreksi diri, sembari dengan penuh kesadaran dan kesungguhan melakukan upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang melanda negeri ini. Tampaknya bangsa ini harus segera bertobat dengan segera menerapkan hukum-hukum Allah SWT secara total dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Maka dari itu, perjuangan untuk menegakan syariah Islam di negeri ini tidak boleh berhenti, bahkan harus terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Sebab, sebagai Muslim kita yakin, bahwa hanya syariah Islamlah—dalam wadah Khilafah—yang bisa memberikan kemaslahatan bagi negeri ini, bahkan bagi seluruh alam raya ini.

Itulah di antara perkara penting yang dipaparkan dalam tema utama al-wa‘ie kali ini, selain sejumlah tema penting lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Add This! Blinklist BlueDot Connotea del.icio.us Digg Diigo Facebook FeedMeLinks Google Magnolia Ask.com Yahoo! MyWeb Netvouz Newsvine reddit Simpy SlashDot Spurl StumbleUpon Technorati
Cetak halaman ini Cetak halaman ini      

-->
EDITORIAL
10 Jan 2010

Ketika berbicara di televisi BBC, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown menyerukan intervensi lebih besar dari Barat di Yaman dan menyerang tuntutan bagi kekhalifahan dunia di dunia Muslim sebagai sebuah “ideologi pembunuh” dan suatu “penyimpangan dari islam “.
Taji Mustafa, Perwakilan Media Hizbut Tahrir Inggris berkata: “Gordon Brown, seperti halnya Tony Blair yang memerintah sebelumnya, berbohong [...]

Index Editorial
Leaflet
No Image
09 Jan 2010
بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمٰـــنِ الرَّحِيـــم Sia-sia Saja Menggantungkan Harapan Kepada Rencana-rencana Pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP)! Pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan...
Index Leaflet
KALENDER
January 2010
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • 1/24/2010: Halqah Islam dan Peradaban edisi 16
POLLING

Islam hanya mengakui pluralitas, bukan pluralisme. Pandangan Anda?

View Results

Loading ... Loading ...
AL-ISLAM
Al-Islam

ACFTA-PASAR BEBAS 2010: “BUNUH DIRI EKONOMI INDONESIA”

Mulai 1 Januari 2010, Indonesia harus membuka pasar dalam negeri secara luas kepada negara-negara ASEAN dan Cina. Sebaliknya, Indonesia dipandang akan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar dalam negeri negara-negara tersebut. Pembukaan pasar ini merupakan perwujudan dari perjanjian perdagangan bebas antara enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam) dengan Cina, [...]

Index Al Islam

EBOOK DOWNLOAD
Ebook Download

Download buku-buku yang dikeluarkan Hizbut Tahrir, dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris.

Download disini

RSS NEWSLETTER
Powered By Blogger

Followers