HADHARAH ISLAMIYYAH Headline Animator

Monday, January 23, 2012

Egypt parliament holds first session since revolution


MONDAY, 23 JANUARY 2012 17:39
AFP

By Jailan Zayan

Islamist MPs took centre stage on Monday as Egypt's parliament met for the first time since a popular uprising ousted Hosni Mubarak, while their supporters massed outside to cheer the historic event.

A year after the uprising, many Egyptians see the new parliament as the first sign of democratic rule, in sharp contrast to the previous legislature dominated by Mubarak's party.

Egypt's first free parliamentary elections, which were held in phases between November and early January, saw Islamists clinch nearly three-quarters of the seats.

Outside the People's Assembly, hundreds of Islamist supporters had greeted the MPs as they entered the parliament, in scenes unimaginable just a year ago when most Islamist movements were banned.

And in their first act, the deputies in the lower house began voting for a speaker, with leading Muslim Brotherhood member Saad al-Katatni expected to win.

But the exact role of parliament remains unclear, with power remaining in the hands of the generals who took power from former president Mubarak.

"How can we read this oath when we don't even know if we will be a presidential system or a parliamentary system?" one MP asked during the swearing in.

Later, protesters set off for parliament from across Cairo to press deputies to implement the goals of the revolution, including an end to military trials of civilians, social justice and the trial of officials found guilty of abuse.

They were to join hundreds who were already chanting outside the parliament against the ruling military council and its chief Field Marshal Hussein Tantawi, who served as Mubarak's defence minister for two decades.

The military has come under intense criticism in recent months for rights abuses and stifling dissent.

Activists accuse the generals of seeking to maintain political control despite assurances by the army that it will cede power to civilian rule when a president is elected in June.

The packed and sometimes chaotic first session was chaired by parliament's most senior member, Mahmud al-Saqqa of the liberal Wafd party.

The deputies were sworn in one by one, pledging to "preserve the safety of the nation and the interests of people and to respect the constitution and the law."

In a sign of the Islamists' increasing assertiveness, one ultra-conservative Islamist MP insisted on adding a religious reference to the oath.

When lawyer Mamduh Ismail took the microphone vowing to also "abide by the law of God," he was sharply rebuked by the chair, Saqqa.

"Please stick to the text," an angry Saqqa urged Ismail, asking him to repeat the oath several times. "Mr Ismail, my friend, please stand up and read the oath, and stick to the text."

Others tried to add "to protect the goals of the revolution" to the oath and received a similar rebuke, during the animated first session which saw several deputies don yellow sashes calling for "an end to military trials of civilians."

The long-banned Muslim Brotherhood won a crushing victory with 47.18 percent through its political arm, the Freedom and Justice Party.

The ultra-conservative Salafist Al-Nur party came second with 24.29 percent, with the liberal Wafd party finishing a distant third.

The liberal Egyptian Bloc -- which includes the Free Egyptians party of telecom magnate Naguib Sawiris who faces trial on allegations of insulting Islam -- came fourth with around seven percent.

The 508-member assembly was dissolved in February by the Supreme Council of the Armed Forces that took power when Mubarak was forced to step down.

The Brotherhood, Egypt's best organised political grouping, had been widely expected to triumph in the polls but the surge by Al-Nur and high visibility of Salafi movements have raised fears about civil liberties and religious freedom.

Elections for parliament's upper house, the Shura Council, are to begin later this month and end in February. Then the two chambers will choose a 100-member panel to draft a new constitution.

0 comments:

THE METHOD TO ESTABLISH KHILAFAH

video

Blog Archive

archives

Bangsa ini Harus Segera Bertobat

Assalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, negeri ini seolah menjadi negeri segudang bencana; baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Bencana alam ada yang bersifat alamiah karena faktor alam (seperti gempa, tsunami, dll), tetapi juga ada yang karena faktor manusia (seperti banjir, kerusakan lingkungan, pencemaran karena limbah industri, dll). Adapun bencana kemanusiaan seperti kemiskinan, kelaparan serta terjadinya banyak kasus kriminal (seperti korupsi, suap-menyuap, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, maraknya aborsi, penyalahgunaan narkoba, dll) adalah murni lebih disebabkan karena ulah manusia. Itu belum termasuk kezaliman para penguasa yang dengan semena-mena menerapkan berbagai UU yang justru menyengsarakan rakyat seperti UU Migas, UU SDA, UU Listrik, UU Penanaman Modal, UU BHP, dll. UU tersebut pada kenyataannya lebih untuk memenuhi nafsu segelintir para pemilik modal ketimbang berpihak pada kepentingan rakyat.

Pertanyaannya: Mengapa semua ini terjadi? Bagaimana pula seharusnya bangsa ini bersikap? Apa yang mesti dilakukan? Haruskah kita menyikapi semua ini dengan sikap pasrah dan berdiam diri karena menganggap semua itu sebagai ’takdir’?

Tentu tidak demikian. Pasalnya, harus disadari, bahwa berbagai bencana dan musibah yang selama ini terjadi lebih banyak merupakan akibat kemungkaran dan kemaksiatan yang telah merajalela di negeri ini. Semua itu tidak lain sebagai akibat bangsa ini telah lama mencampakkan syariah Allah dan malah menerapkankan hukum-hukum kufur di negeri ini.

Karena itu, momentum akhir tahun ini tampaknya bisa digunakan oleh seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan muhâsabah, koreksi diri, sembari dengan penuh kesadaran dan kesungguhan melakukan upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang melanda negeri ini. Tampaknya bangsa ini harus segera bertobat dengan segera menerapkan hukum-hukum Allah SWT secara total dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Maka dari itu, perjuangan untuk menegakan syariah Islam di negeri ini tidak boleh berhenti, bahkan harus terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Sebab, sebagai Muslim kita yakin, bahwa hanya syariah Islamlah—dalam wadah Khilafah—yang bisa memberikan kemaslahatan bagi negeri ini, bahkan bagi seluruh alam raya ini.

Itulah di antara perkara penting yang dipaparkan dalam tema utama al-wa‘ie kali ini, selain sejumlah tema penting lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Add This! Blinklist BlueDot Connotea del.icio.us Digg Diigo Facebook FeedMeLinks Google Magnolia Ask.com Yahoo! MyWeb Netvouz Newsvine reddit Simpy SlashDot Spurl StumbleUpon Technorati
Cetak halaman ini Cetak halaman ini      

-->
EDITORIAL
10 Jan 2010

Ketika berbicara di televisi BBC, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown menyerukan intervensi lebih besar dari Barat di Yaman dan menyerang tuntutan bagi kekhalifahan dunia di dunia Muslim sebagai sebuah “ideologi pembunuh” dan suatu “penyimpangan dari islam “.
Taji Mustafa, Perwakilan Media Hizbut Tahrir Inggris berkata: “Gordon Brown, seperti halnya Tony Blair yang memerintah sebelumnya, berbohong [...]

Index Editorial
Leaflet
No Image
09 Jan 2010
بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمٰـــنِ الرَّحِيـــم Sia-sia Saja Menggantungkan Harapan Kepada Rencana-rencana Pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP)! Pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan...
Index Leaflet
KALENDER
January 2010
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • 1/24/2010: Halqah Islam dan Peradaban edisi 16
POLLING

Islam hanya mengakui pluralitas, bukan pluralisme. Pandangan Anda?

View Results

Loading ... Loading ...
AL-ISLAM
Al-Islam

ACFTA-PASAR BEBAS 2010: “BUNUH DIRI EKONOMI INDONESIA”

Mulai 1 Januari 2010, Indonesia harus membuka pasar dalam negeri secara luas kepada negara-negara ASEAN dan Cina. Sebaliknya, Indonesia dipandang akan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar dalam negeri negara-negara tersebut. Pembukaan pasar ini merupakan perwujudan dari perjanjian perdagangan bebas antara enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam) dengan Cina, [...]

Index Al Islam

EBOOK DOWNLOAD
Ebook Download

Download buku-buku yang dikeluarkan Hizbut Tahrir, dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris.

Download disini

RSS NEWSLETTER
Powered By Blogger

Followers